Kalau saya menjadi Wali Kota Makassar, saya tidak akan membiarkan antrean BBM menjadi tontonan rutin di jalan-jalan kota.
Kemacetan akibat antrean SPBU bukan sekadar urusan Pertamina, tetapi sudah menjadi urusan pemerintah kota ketika jalan publik ikut menjadi korban.
Saya akan segera mengumpulkan Pertamina, Pemprov, Dishub dan kepolisian. Lalu kemudian menyampaikan usulan ini.
Pertama, Pisahkan antrean truk dan kendaraan kecil.
Ini yang paling mendesak. Truk jangan lagi dibiarkan mengantre di badan jalan kota. Misalnya, SPBU di Jalan Gunung Bawakaraeng sebaiknya tak diperuntukkan untuk truk atau bus besar karena badan jalan yang sempit. Truk besar diarahkan ke SPBU di area Jalan AP Pettarani.
Kedua, terapkan sistem “antre di dalam area SPBU”.
Ini harus menjadi aturan tegas.
Jika kapasitas halaman SPBU hanya mampu menampung 20 kendaraan, maka kendaraan ke-21 tidak boleh masuk antrean dan berhenti di badan jalan.
Petugas SPBU memberi nomor antrean atau sistem digital sederhana.
Ketiga, buat “SPBU Buffer” untuk truk.
Pemprov, Pemkot, Pertamina dan kepolisian bisa memilih beberapa lokasi sementara sebagai kantong antrean truk. Seperti misalnya antrian di depan SPBU Bawakaraeng bisa meminjam lapangan Masjid Al Markaz Al Islami sebagai kantong tunggu. Petugas mengatur antrian masuk ke SPBU dari kantong itu. Demikian halnya dengan sejumlah SPBU di Perintis Kemerdekaan yang juga bisa mencari kantong antrean sementara.
Keempat, Pertamina harus membuat dashboard stok BBM real time.
Ini menurut saya sangat penting.
Setiap SPBU yang menjual BBM subsidi diumumkan statusnya:
🟢 Tersedia
🟡 Stok terbatas
🔴 Habis sementara
Informasinya diperbarui setiap beberapa jam.
Dengan begitu, sopir tidak perlu berkeliling dari SPBU ke SPBU mencari solar. Fenomena sopir mengikuti informasi stok dari SPBU tertentu memang ikut membuat antrean terkonsentrasi.
Kelima, tambah pasokan pada SPBU yang antreannya ekstrem. Jangan distribusi BBM berdasarkan pola normal ketika kondisi sedang abnormal. Gunakan data antrean harian.
Jadi distribusi harus responsif terhadap antrean, bukan hanya berdasarkan jadwal pengiriman.
Semua cara perlu dilakukan sebagai Walikota. Sebab pemerintah tidak boleh hanya menjadi pemadam kemacetan. Pemerintah harus menjadi pengendali masalah.
Dan kalau semua itu sudah dilakukan tetapi antrean masih juga mengular, saya akan bertanya kepada pihak yang bertanggung jawab: sebenarnya yang langka itu BBM, pasokan, atau koordinasi?
Sebab di kota sebesar Makassar, antrean BBM jangan sampai menjadi bagian dari tata ruang kota.
#nurmalMIND
