𝗠𝗮𝗸𝗮𝘀𝘀𝗮𝗿 𝗱𝗮𝗻 𝗦𝗲𝗻𝗶 𝗠𝗲𝗻𝗴𝘂𝗿𝘂𝘀 𝗠𝗮𝘀𝗮𝗹𝗮𝗵 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗧𝗮𝗸 𝗔𝗱𝗮 𝗛𝗮𝗯𝗶𝘀𝗻𝘆𝗮

Menjadi warga Makassar itu mungkin sedikit mirip menjadi guru sekolah, setiap hari selalu ada saja yang harus dikoreksi.

Air bermasalah, kita protes. Listrik padam, kita mengeluh. Jalan macet, kita menggerutu. PK5 ditertibkan, ada yang senang, ada yang merasa terusik. Sampah belum terangkut, pemerintah disalahkan. Begitu pula ketika hujan turun dan beberapa ruas jalan berubah menjadi “kolam renang gratis”.

Itulah kota. Dan itulah pemerintahan.
Karena itu, saya kira kita perlu memberi apresiasi kepada Pemkot Makassar yang terus berusaha menghadapi berbagai persoalan tersebut. Persoalan air, misalnya, tidak dibiarkan begitu saja. Rekayasa pengaturan air baku oleh PDAM dilakukan, sementara seluruh potensi distribusi air kota dikerahkan. Unit-unit kerja yang memiliki tangki air pun ikut bergerak.

Begitu pula dengan listrik. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin bahkan turun langsung mendesak PLN agar pemadaman bergilir dihentikan. Ini penting, karena warga sebenarnya tidak terlalu membutuhkan penjelasan panjang tentang sistem kelistrikan.

Warga hanya punya pertanyaan sederhana: “Kapan lampunya menyala?”

Di sisi lain, pekerjaan rumah kota tetap panjang. Penataan PK5 terus dilakukan. Persoalan lalu lintas, kebersihan, ruang publik, drainase, pelayanan masyarakat dan berbagai problem perkotaan lainnya juga membutuhkan energi yang tidak sedikit.

Maka, kalau ada warga yang mengatakan belum puas dengan kinerja Pemkot Makassar, menurut saya itu sangat wajar. Pemerintah memang tidak boleh kebal terhadap kritik.

Tetapi pada saat yang sama, kita juga harus jujur bahwa tidak ada pemerintahan yang sempurna. Bahkan pemerintahan yang paling rajin pun tetap akan menemukan masalah yang belum selesai. Apalagi Makassar bukan kota kecil dengan masalah sederhana. Penduduknya banyak, aktivitas ekonominya tinggi, mobilitasnya padat, dan kepentingan warganya beragam.

Menjadi wali kota di Makassar bukan seperti mengelola rumah sendiri. Kalau genteng bocor, tinggal naik dan memperbaiki. Di kota, ketika satu genteng bocor, yang komplain bisa satu kecamatan.

Karena itu, ukuran pemerintahan yang baik barangkali bukan pemerintahan yang mampu membuat semua orang puas.

Itu hampir mustahil.

Ukuran yang lebih masuk akal adalah seberapa serius pemerintah bekerja ketika warga mulai tidak puas.

Apakah keluhan didengar? Apakah masalah dicari jalan keluarnya? Apakah pejabat turun ke lapangan? Apakah kebijakan diperbaiki ketika ternyata tidak berjalan?

Di titik itulah kita melihat pemerintahan bukan dari banyaknya spanduk keberhasilan, tetapi dari seberapa cepat ia merespons ketika kota sedang tidak baik-baik saja.

Makassar tentu masih jauh dari sempurna. Tetapi pekerjaan pemerintah memang belum selesai.

Dan mungkin memang tidak akan pernah selesai.

Sebab kota yang hidup adalah kota yang selalu punya pekerjaan rumah.

#nurmalMIND