Dalam tiga bulan terakhir, Makassar seperti sedang mengikuti ujian ketahanan tanpa jadwal remedial. Belum selesai warga mengantre BBM dan gas, datang El Niño yang memperparah krisis air bersih. Kebakaran seolah menjadi agenda rutin, pemadaman listrik menambah daftar keluhan, dan kini asap kiriman kebakaran hutan Kalimantan ikut menyapa warga. Lengkap sudah. Tinggal menunggu ujian berikutnya: siapa yang paling sabar, warga atau pemerintahnya?
Kota berpenduduk hampir dua juta jiwa ini tentu tak bisa menganggap semua persoalan sebagai musibah biasa. Sebab, ketika masalah datang bertubi-tubi, yang diuji bukan hanya daya tahan warga, tetapi juga kecepatan pemerintah membaca keadaan dan mengambil tindakan.
Memang, tidak semua masalah berada dalam kewenangan Pemkot Makassar. Urusan pasokan BBM dan listrik, misalnya, melibatkan BUMN dan pemerintah pusat. Namun, keterbatasan kewenangan bukan alasan untuk terbatas pula dalam berinisiatif.
Wali Kota Munafri Arifuddin telah turun langsung menemui Pertamina, mendesak solusi distribusi BBM, dan memantau sejumlah SPBU. Pemkot juga mendorong pemerataan distribusi air bersih serta mengambil langkah pembelajaran daring untuk mengurangi mobilitas dan tekanan konsumsi energi. Langkah-langkah ini patut diapresiasi, meski publik tentu menunggu hasil yang benar-benar terasa.
Namun, pekerjaan rumah belum selesai. Penanganan kebakaran perlu diperkuat melalui kesiapsiagaan Damkar, relawan kebakaran di tingkat kelurahan, pemetaan sumber air, dan respons cepat. Krisis air membutuhkan distribusi yang adil dan informasi yang transparan. Sementara ancaman asap menuntut koordinasi lintas daerah, perlindungan kelompok rentan, serta informasi kualitas udara yang mudah diakses masyarakat.
Jangan sampai pemerintah sibuk memadamkan api, sementara warga sibuk memadamkan emosi. Jangan pula setiap masalah dijawab dengan rapat, kunjungan, dan foto kegiatan, tetapi warga tetap harus berjuang sendiri mencari air, mengantre BBM, atau menghirup udara yang tak layak.
Makassar memang tidak bisa memesan cuaca sesuai selera, menghentikan kebakaran hutan dengan sekali telepon, atau mengatur pasokan energi nasional sesuka hati. Tetapi pemerintah kota bisa memastikan bahwa setiap krisis ditangani dengan koordinasi yang jelas, keputusan yang cepat, dan komunikasi yang jujur.
Pada akhirnya, kepemimpinan bukan diukur dari seberapa sering wali kota terlihat turun ke lapangan, melainkan seberapa jauh kehadirannya mengurangi beban warga.
Sebab, rakyat Makassar sudah cukup tangguh menghadapi musibah. Mereka tidak perlu ditambah satu ujian lagi: menguji kesabaran menunggu pemerintah bergerak. (*)
#nurmalMIND
