Senin, 09 November 2026 | Menyajikan Fakta, Mengawal Kebenaran
Breaking News
Ketika Kebaikan Sosial Tak Selalu Menjadi Kompas Politik • Lepas Kontingen Judo Makassar ke Proprov XVIII, Haidil Adha Pasang Target Juara Umum • 33 Mahasiswa Baru Magister Manajemen UNIPOL, Ada Legislator, Bankir hingga Polisi • Siapa ‘Dalang’ di Balik Gelaran Motocross Bhayangkara Cup III • Pembalap Nasional M. Athar Al Ghifari dan Artis Duo Serigala Pilih Penginapan Ini Selama di Soppeng • Ketua DPD GRIB Jaya Sulsel Apresiasi Kinerja Dir Intelkam Polda Sulsel Jaga Kondusivitas Aksi Sumpah Pemuda • Jakarta Berpesta, Pramono Mengajari Kota Cara Menghasilkan Uang • Usai Dilantik, Suwardi Haseng Pilih Segera ke Soppeng
Opini

Sampah Makassar dan Problem Jejaring yang Terlalu Bertumpu pada Pemerintah

Masalah persampahan di Kota Makassar sering dilihat sebagai persoalan volume sampah, keterbatasan pengangkutan, fasilitas pengolahan, dan perilaku masyarakat.

Namun sebuah penelitian Network Governance Ekonomi Sirkular yang digelar oleh BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH (BRIDA), Selasa, 22 September 2026, menawarkan sudut pandang yang lebih menarik, yaitu persoalan sampah juga merupakan persoalan hubungan antarpelaku. BRIDA Makassar mengundang saya sebagai Tim Pengendali Mutu (TPM) untuk menguji riset ini.

Ada banyak aktor yang bekerja dalam ekosistem ini. Pemerintah, bank sampah, pengelola, pemulung, pengepul, komunitas, NGO, swasta, akademisi, hingga masyarakat memiliki peran masing-masing.

Penelitian memetakan 55 aktor dan 251 relasi untuk melihat bagaimana jejaring tersebut bekerja. Di sinilah persoalannya menjadi lebih kompleks. Banyak aktor belum tentu berarti kuatnya kolaborasi.
Penelitian menunjukkan jaringan cenderung government-centric, dengan DLH dan UPT Bank Sampah Pusat berada pada posisi sangat sentral. Artinya, ekosistem memang melibatkan banyak pihak, tetapi sebagian fungsi koordinasi masih bertumpu pada aktor pemerintah.

Ini menciptakan sebuah paradoks.
Jaringannya ramai, tetapi belum tentu semua simpulnya kuat. Di sisi lain, pemulung dan pengepul berada pada posisi yang lebih periferal dalam jaringan formal, meskipun penelitian mengakui peran mereka dalam rantai nilai daur ulang.

Di sinilah gagasan ekonomi sirkular menghadapi tantangan penting, bagaimana membangun sistem yang tidak hanya mengatur arus sampah, tetapi juga menghubungkan arus material, nilai ekonomi, dan kepentingan para pelakunya.

Karena itu, masalah persampahan Makassar tidak cukup dijawab dengan pertanyaan:
“Berapa banyak sampah yang kita hasilkan?”
Tetapi juga: “Siapa terhubung dengan siapa, siapa yang menjadi penghubung, siapa yang tertinggal, dan apakah jaringan tersebut mampu mengubah sampah menjadi nilai?”

Menurut saya, inilah nilai penting penelitian ini. Ia mengajak kita melihat bahwa ekonomi sirkular bukan hanya persoalan teknologi pengolahan sampah, tetapi juga persoalan tata kelola jaringan.

Dan pekerjaan rumah terbesarnya bukan sekadar menambah jumlah aktor, melainkan membangun jaringan yang lebih terhubung, tidak terlalu bergantung pada satu-dua simpul, serta mampu memberi ruang yang lebih kuat bagi sektor informal, komunitas, dan pelaku usaha.

Sebab pada akhirnya, sampah mungkin berakhir di tempat pembuangan, tetapi tanggung jawab mengelolanya tidak boleh berhenti pada satu institusi. (sah/ren)

#nurmalMIND

Berita Terkait