Pertemuan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dengan Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem di Jakarta pada 4 Agustus 2026 mendadak berubah menjadi tontonan nasional.
Gara-gara soal penyaluran anggaran pemulihan pascabencana pertanian senilai Rp2,5 triliun yang dianggap lambat, suasananya menjadi panas. Pemerintah Aceh kemudian memberikan klarifikasi bahwa persoalannya berkaitan dengan mekanisme penyaluran.
Begitulah Indonesia.
Kadang persoalan administrasi bisa berubah menjadi drama politik. Yang awalnya hanya soal โuang belum cairโ, tiba-tiba berkembang menjadi โmenteri harus dicopotโ.
Kalau semua masalah birokrasi diselesaikan dengan mengganti menteri, mungkin kabinet kita tidak perlu rapat lagi. Cukup siapkan daftar nama menteri baru dan stempel Presiden.
Menariknya, ada pula suara publik yang meminta Presiden Prabowo mengganti Amran.
Nah, ini yang membuat saya ingin bertanya: Amran mau diganti dengan siapa?
Sebab kalau ukuran menteri adalah bekerja, punya target, berani turun ke lapangan, dan menghasilkan sesuatu yang bisa dirasakan publik, Amran justru termasuk menteri yang paling mudah dipertanggungjawabkan kinerjanya.
Dia bukan tipe menteri yang kerjanya hanya bagus di konferensi pers.
Amran ini agak merepotkan.
Karena kalau sektor pertanian bermasalah, dia turun. Kalau produksi pangan harus digenjot, dia turun. Kalau ada persoalan pupuk, irigasi, benih, atau petani, namanya muncul lagi.
Pokoknya, kalau ada sawah bermasalah, jangan-jangan sebentar lagi Amran muncul membawa sepatu bot. Tentu saja, itu bukan berarti Amran selalu benar.
Menteri juga manusia. Bisa salah menghitung, bisa salah membaca situasi, bisa terlalu bersemangat, bahkan bisa salah memahami mekanisme birokrasi. Dan kasus Aceh ini memang harus dijelaskan secara terbuka agar publik tahu: apakah persoalannya memang lambat di kementerian, atau ada prosedur dan kewenangan yang membuat anggaran belum bisa bergerak.
Kritik boleh. Evaluasi wajib. Tetapi mengganti menteri hanya karena satu episode viral, itu namanya politik menggunakan logika TikTok: lihat 30 detik, langsung ambil kesimpulan.
Justru persoalan Aceh seharusnya menjadi momentum memperbaiki koordinasi pusat dan daerah. Anggaran pemulihan bencana bukan uang receh yang bisa dipindahkan seperti saldo dompet digital. Ada mekanisme, dokumen, verifikasi, kewenangan dan pertanggungjawaban. Kalau mekanismenya yang menjadi masalah, ya mekanismenya yang diperbaiki.
Jangan setiap kali terjadi kebuntuan birokrasi, orangnya yang dibongkar. Kalau begitu, nanti bukan reformasi birokrasi namanya.
Tetapi reformasi kursi.
Dan yang lebih penting, posisi Amran dalam kabinet sebenarnya punya nilai politik tersendiri. Di tengah persepsi publik yang kadang menilai sebagian anggota kabinet belum menunjukkan performa yang meyakinkan, Amran justru menjadi salah satu figur yang relatif mudah dijadikan contoh bahwa pemerintah masih punya menteri yang bekerja di sektor riil.
Pangan itu bukan sekadar angka di PowerPoint. Petani tidak makan presentasi. Rakyat juga tidak memasak grafik pertumbuhan produksi.
Kalau produksi meningkat, pupuk tersedia, irigasi berjalan dan petani mendapatkan dukungan, dampaknya bisa dirasakan langsung.
Karena itu, Amran bisa disebut sebagai salah satu benteng terakhir persepsi positif publik terhadap kabinet.
Bukan berarti kabinet yang lain semuanya gagal. Itu juga tidak adil. Tetapi dalam politik, persepsi publik sering kali lebih cepat berlari daripada laporan evaluasi.
Dan di tengah persepsi itu, Amran punya keuntungan: hasil kerjanya bisa dilihat di sawah, bukan hanya dibaca dalam dokumen.
Maka, kalau ada yang meminta Presiden mengganti Amran hanya karena satu polemik dengan Pemerintah Aceh, saya kira Presiden perlu menarik napas dulu.
Jangan sampai gara-gara satu pertandingan berlangsung panas, pemain yang sepanjang musim mencetak gol justru dikeluarkan dari lapangan.
Apalagi kalau penggantinya belum tentu lebih tajam. Politik pemerintahan memang membutuhkan keberanian untuk mengganti pejabat yang gagal. Tetapi sama pentingnya adalah keberanian mempertahankan pejabat yang bekerja.
Sebab dalam pemerintahan, mengganti orang itu mudah. Yang sulit adalah menemukan orang yang setelah diganti ternyata bisa bekerja lebih baik.
Jadi, soal Amran dan Aceh, biarlah klarifikasi berjalan. Audit kalau perlu. Evaluasi mekanisme wajib dilakukan. Pemerintah pusat dan Aceh juga harus duduk bersama sampai persoalannya terang.
Tetapi untuk mengganti Amran?
Pelan-pelan dulu, Pak Prabowo.
Jangan karena satu kerikil di jalan, mobilnya malah diganti. Apalagi kalau mobil yang sekarang masih cukup kencang membawa kita menuju swasembada pangan.
Nanti kalau diganti, jangan-jangan yang datang bukan mobil baru. Cuma ganti sopir, tapi bensinnya habis di tengah jalan.
#nurmalMIND
