Mungkin inilah hari-hari terberat para pemilik yayasan pengelola Dapur Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. Para motor penggerak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) itu tengah ketar-ketir pasca-penangkapan massal para pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN).
Setelah “berpesta” lebih dari setahun karena mendapat kucuran insentif harian hingga jutaan rupiah, para pemilik yayasan kini mesti berhitung ulang.
Ancaman penghentian program menjadi hantu yang nyata setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menahan dua eks Wakil Kepala BGN, Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya, pada Rabu (3/6).
Penahanan ini menyusul status serupa yang terlebih dahulu disematkan kepada eks Kepala BGN, Dadan Hindayana. Ketiganya diduga kuat melakukan tindak pidana korupsi dalam tata kelola program MBG di BGN tahun anggaran 2025–2026.
Tuduhan carut-marut tata kelola itulah yang membuat negara berpotensi mengambil langkah ekstrem: membekukan (suspend) sementara program MBG demi bersih-bersih sistem.
Bancakan Berkedok Gizi: Nestapa di Balik “Jual Beli” Titik SPPG
Namun, sejatinya bukan sekadar penghentian program yang paling menghantui malam-malam para pengelola yayasan saat ini. Kejagung dalam keterangan resminya membeberkan fakta mengejutkan: salah satu pemantik utama yang menjerat para petinggi BGN adalah adanya praktik jual beli titik SPPG.
Jaringan bisnis berkedok program sosial ini diduga kuat melibatkan gurita oligarki kecil di daerah. Sejumlah dapur komunal yang terafiliasi dengan oknum pejabat eksekutif maupun legislatif kini masuk dalam radar bidik korps adhyaksa. Kejagung tengah menelusuri aliran dana dan kongkalikong di balik izin pendirian dapur-dapur “istimewa” tersebut. “Kami tidak hanya menyasar pengambil kebijakan di tingkat pusat. Siapa pun yang mengambil keuntungan tidak sah dari hak gizi anak-anak sekolah—termasuk para pemilik yayasan yang menyuap untuk mendapatkan kuota SPPG—akan kami kejar,” tegas perwakilan Kejagung dalam konferensi pers.
Dari “Cuan” Harian Menuju Ketukan Pintu Penyidik
Bagi sebagian pemilik yayasan nakal, program MBG selama setahun terakhir layaknya mesin pencetak uang otomatis. Dengan dalih menyediakan makan siang gratis bagi anak sekolah, anggaran negara mengalir deras ke rekening mereka.
Sayangnya, di lapangan, kualitas makanan kerap dikorbankan demi memperlebar margin keuntungan pribadi.
Kini, angin segar itu berbalik menjadi badai. Alih-alih menghitung profit harian, para pengelola yayasan kini sibuk merapikan pembukuan, menyembunyikan berkas, bahkan saling lempar tanggung jawab. Ketukan pintu dari tim penyidik Kejagung kini menjadi momok yang paling mereka takuti.
Nasib Jutaan Anak Sekolah Berada di Ujung Tanduk
Di tengah sengkarut korupsi dan kepanikan para pemilik yayasan, ada satu nasib yang paling dipertaruhkan: jutaan anak sekolah di seluruh Indonesia. Jika program ini benar-benar dihentikan sementara, pemenuhan gizi generasi masa depan yang dijanjikan pemerintah bakal terkatung-katung.
Negara kini dihadapkan pada dilema besar. Membiarkan program berjalan berarti membiarkan kebocoran anggaran terus terjadi di bawah pengelolaan yayasan-yayasan bermasalah. Namun, menghentikannya berarti memutus harapan anak-anak yang telah terbiasa mendapatkan sepiring makanan bergizi setiap siang.
Babak baru pengusutan megaproyek MBG ini dipastikan akan menyeret lebih banyak nama. Siapa saja pemilik yayasan “titipan” pejabat yang akan segera mengenakan rompi merah muda menyusul para bos BGN? Waktu yang akan menjawab. (*)
