Juni 1, 2026
file_00000000afc87209999086d7552fc164

​CELEBESTERKINI.id, Makassar – Sempat memicu tanda tanya karena absen dalam acara konsolidasi Dapil Sulsel II di Gedung La Patau, Soppeng, Sabtu (16/5/2026), Bupati Soppeng Suwardi Haseng akhirnya muncul.

Bukan di Soppeng, ia justru menggelar pertemuan empat mata dengan Plt Ketua Golkar Sulsel, Muhiddin Moh Said, di Makassar, Sabtu malam, hanya beberapa jam usai event di Soppeng, kelar.

​Pertemuan privat tersebut berlangsung di Apartemen 31, sebuah hunian bintang lima di kawasan elite Jalan Jenderal Sudirman, Makassar. Diketahui, Suwardi memang memiliki salah satu unit di apartemen mewah tersebut sejak empat tahun terakhir.

​Suwardi mengaku baru mendarat dari kunjungan kerja di Jakarta. Dari Bandara ia langsung ke Apartemen 31 untuk beristirahat. Namun, ia mengaku bertemu secara tak sengaja dengan Muhiddin di lift apartemen. Sebelumnya, Suwardi sudah menelepon langsung Muhiddin untuk izin tak hadir di Acara Konsolidasi Dapil Sulsel II karena adanya agenda pemerintahan yang lebih penting.

Masih memakai baju kuning Golkar usai dari Soppeng, Muhiddin mengajak Suwardi berbincang di lounge Apartemen 31. Suwardi mengaku diberitahu tentang kesuksesan acara konsolidasi di Soppeng. “Alhamdulillah, beliau merasa puas dengan pelaksanaan acara di Soppeng,” katanya.

Meski pertemuan di apartemen elite itu berlangsung santai, aroma politik tetap tercium kuat. Suwardi tak menampik bahwa mereka berdua membahas persiapan Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Sulsel dan masa depan Golkar Soppeng.

​Sayangnya, Suwardi masih irit bicara mengenai detail kesepakatan mereka.
​”Sebagai kader Golkar Sulsel, saya banyak mendapat arahan dari beliau,” pungkas Suwardi diplomatis.

Absennya Suwardi di agenda parpol ternyata demi urusan kedinasan yang mendesak. Bersama Bupati Luwu Timur, Maros, dan Bangkalan (Jawa Timur), Suwardi diundang khusus untuk melihat langsung presentasi pengolahan sampah di TPS3R Pemprov DKI Jakarta di Bantar Gebang.

​Menurut Suwardi, Soppeng harus bergerak cepat menyesuaikan regulasi persampahan dari pemerintah pusat. “Ini mendesak karena kita tergolong terlambat. Sistem pengolahan sampah kita harus segera dibangun dari pusat, setidaknya paling lambat akhir tahun ini,” jelasnya. (sah/ren)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *