𝗥𝗧/𝗥𝗪: 𝗕𝗮𝗻𝗸 𝗜𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘀𝗶, 𝗦𝗲𝗻𝘀𝗼𝗿, 𝗱𝗮𝗻 “𝗜𝗻𝘁𝗲𝗹” 𝗪𝗮𝗹𝗶 𝗞𝗼𝘁𝗮

Sabtu, 15 Agustus 2026, saya diundang menjadi pembicara dalam sesi diskusi tentang layanan publik di sebuah hotel di bilangan Sultan Hasanuddin, Kota Makassar.

Pesertanya adalah perangkat pemerintahan level bawah yaitu para Ketua RT dan RW. Banyak pembahasan menarik yang kemudian bisa menjadi masukan bagi pemerintah kota ini.

Selama ini kita sering melihat Ketua RT dan RW sebagai orang yang tugasnya paling banter: mengurus surat pengantar, tanda tangan, mendata warga, dan sesekali menjadi penengah kalau tetangga bertengkar gara-gara suara karaoke terlalu keras.

Padahal, kalau pemerintah mau jujur, RT dan RW adalah aset pemerintahan yang luar biasa besar.

Mereka adalah orang yang paling dekat dengan warga. Bahkan mungkin lebih dekat daripada grup WhatsApp pemerintah dengan realitas di lapangan.

Wali Kota bisa punya data yang tebalnya satu lemari. Dinas bisa punya aplikasi yang canggih. Pemerintah bisa punya dashboard dengan warna-warni.

Tetapi Ketua RT bisa berkata sederhana:
“Pak, data itu memang bilang begini. Tapi kondisi sebenarnya di lorong saya begini.”

Nah, di situlah nilai strategis RT/RW.
RT/RW jangan hanya jadi “tukang surat”
Kalau RT/RW hanya dimanfaatkan untuk mengurus administrasi, berarti pemerintah sedang menggunakan smartphone mahal hanya untuk menelepon.

Potensinya jauh lebih besar. RT/RW bisa menjadi Bank Informasi Pemerintah. Mereka tahu siapa warga baru, siapa yang pindah, rumah kos mana yang penghuninya berganti-ganti, siapa warga yang membutuhkan bantuan, siapa yang sakit, siapa yang kehilangan pekerjaan, bahkan siapa yang tiba-tiba membuka usaha di lorong.

Mereka juga tahu masalah yang kadang belum masuk laporan resmi: “Pak, di ujung lorong itu kalau hujan banjir.”
“Pak, lampunya mati sudah dua minggu.”
“Pak, ada anak-anak sering nongkrong sampai tengah malam.”
“Pak, di situ jual bensin eceran dekat rumah-rumah.”

Informasi seperti ini sebenarnya adalah sensor sosial pemerintah. RT/RW adalah “sensor” paling murah yang dimiliki pemerintah

Pemerintah tidak mungkin memasang sensor elektronik di setiap lorong. Tetapi Tuhan sudah memasang “sensor manusia” bernama RT dan RW. Gratis pula.

Mereka melihat perubahan sosial setiap hari. Kalau ada masalah, biasanya RT tahu lebih dahulu.

Kalau ada konflik, RT tahu lebih dahulu. Kalau ada warga miskin yang tiba-tiba tidak mampu makan, RT sering tahu lebih dahulu.

Karena itu, RT/RW seharusnya bukan hanya penerima informasi dari pemerintah, tetapi juga pengirim informasi kepada pemerintah.

Jangan sampai informasi dari bawah naik ke atas setelah masalahnya sudah viral di media sosial.

Kalau sudah viral, biasanya pemerintah baru sibuk membuat rapat. Padahal RT mungkin sudah tahu masalah itu sejak tiga bulan lalu.

Kalau mau bercanda: RT/RW bisa menjadi “Intel Wali Kota”. Tentu bukan intel dalam arti mata-mata yang memakai kacamata hitam, jas panjang, lalu bersembunyi di balik tiang listrik.

Maksudnya adalah intelijen sosial pemerintahan. RT/RW bisa menjadi mata dan telinga pemerintah di tingkat paling bawah.

Wali Kota tidak mungkin setiap pagi keliling seluruh lorong Makassar.
Bayangkan kalau Wali Kota harus mengecek satu per satu. Bisa-bisa satu periode habis hanya untuk keliling RT.

Karena itu, pemerintah membutuhkan jaringan informasi yang hidup sampai ke tingkat RT/RW.
Dan jaringan itu sudah ada. Tinggal bagaimana dihargai, diperkuat, dan diberi insentif yang layak.

Jangan hanya diberi tugas, tetapi diberi “harga” atas tanggung jawabnya
Ini yang sering dilupakan. Kita senang sekali memberikan tugas kepada RT/RW.

Tetapi ketika bicara insentif, tiba-tiba kita mulai menghitung dengan kalkulator.

Ini yang perlu dibalik. Kalau pemerintah ingin RT/RW menjadi ujung tombak pelayanan sekaligus sistem informasi pemerintahan, maka insentifnya jangan dipandang sebagai uang terima kasih.

Insentif adalah investasi pemerintahan.
Pemerintah membayar bukan hanya untuk tanda tangan.

Pemerintah membayar untuk waktu, tanggung jawab, jaringan sosial, pengetahuan wilayah, dan informasi yang mereka miliki.

RT/RW adalah “Big Data” yang tinggal di lorong. Bedanya, big data pemerintah perlu server. Big data RT cukup kopi dan kursi plastik. Itulah sebabnya RT/RW harus dinaikkan kelasnya.

#nurmalMIND

#nurmalMIND